MENJALIN HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Smangat "45.

         Tangerang 13 Maret 2015.

                Sehubungan dengan adanya kegiatan sosial kontrol sebagai Lembaga Masyarakat yang menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Tangerang di Kantor PEMDA, dengan mengadakan audiensi tentunya sudah membahas/acuan yang menjadikan kinerja pemerintahan serta merta masyarakat semakin bersinergi, tentunya sambutan hangat dan indah dari Bupati Tangerang Bapak Zaki Iskandar sangat diapresiasi ketua dari LSM-PERKASA. Ibu Rita Susiana Mengingat visi misi yang disampaikan terkait intruksi kebijakan sekolah terkait system pendidikan dan daya kelolah Perusahaan menyangkut ijin atau legalitas.

Dengan demikian disambut baik oleh Bapak Zaki Iskandar (BUPATI) dengan menyampaikan melaui perkataan, kalau ada temuan dari LSM-PERKASA. Segera laporkan kepada kami pihak PEMDA Kabupaten Tangerang, dan akan segera kami tindak guna kemajuan Pemerintahan daerah, dan juga kami menyampaikan mengingat adanya program dana sosial dan hibah dari pemeritahan kabupaten bisa diajukan oleh Lembaga Mitra Pemerintah untuk menciptakan Kinerja semakin Hebat ukap beliau.

Adapun acara yang dihadiri dari pihak LSM-PERKASA. yaitu,

1.       KETUA : RITA SUSIANA (journalist)

2.       SEKERTARIS : M. SIANIPAR (AKTIVIS)

3.       KA. BIRO PERHUBUNGAN : PARLINDUNGAN T. ( KETUA PEMUDA BATAK SETANGERANG)

4.       A. INVESTIGASI : SUPARMO M. (TOKOH ADAT BATAK).

Disambut langsung oleh BUPATI TANGERANG.

Dengan adanya audiensi ini semoga dapat menjadi bahan kemitraan untuk kesejahtraan anak

bangsa, dan menjadikan Indonesia semakin hebat dimata dunia terlebih dimata Tuhan Allah.

MAU DIBAWA KEMANA GURU YANG JAHAT....

        Tangerang. 04 Maret 2013.
         Dari hasil kutipan pembicaraan sekertaris yang dimana telah menembuskan surat somasi dan mengharapkan tanggapan yang benar terkait para pendidik terkait sistem pendidikan Nasional di Kab. Tangerang, dan juga audiensi kepada Bupati yamg mendapatkan hasil menjengkelkan. Tapi dari hasil ini berarti tahap selanjutnya akan melaporkan para pelaksana Pendidikan dikabupaten ini keranah Hukum dalam pertimbangan yang sangat dalam.

        Terkait sekolah yang harus dilaporkan ini ada beberapa dari mulai Pendidikan Sekolah Dasar ( program Pemerintah Pusat wajib belajar 9 Tahun, Tanpa pungutan apaun).
hingga  Sekolah Menengah Sederajat (pungutan yang mengatas namakan sumbangan). Hari Senin Tanggal 16 Maret 2015 semua berkas akan di arahkan kekejaksaan supaya mendapat kepastian hukum, agar peran pendidik itu menjadi pengajar yang benar (guru) yang memberi ilmu tanpa tanda jasa bukan malah mengharap jasa. Saat ini juga memang sangat banyak Pungutan tak beralas di Kab. Tangerang, perlu Bupati Tangerang Bapak Zaki Iskandar meralat kembali ucapanya/janji terkait program pendidikan gratis (diambil dari salah satu halaman media one line),  harapan sekertaris dan bendahara harus turun kelapangan dan menindak Para guru mendapatkan sangsi dari pemerintah daerah.

KANTOR KU

TERIMAKASIH KEPADA YANG MENDUKUNG PROGRAM KANTOR LSM-PERKASA KORDINATOR WILAYAH PROVINSI BANTEN.

     Dengan adaya format kerja dan pendukung lainnya sengenap jajaran LSM-PERKASA mengucapkan terima kasi, tanpa dukungan saudara sebangsa setanah Air Ibu Pertiwi dalam program penegakan supremasi hukum yang Adil dan Beradap ujar KETUA pada saat acara sukuran yang dihadiri seluruh jajaran dalam Lembaga.

       Dengan demikian juga semoga Tuhan Yang Maha Esa beserta kita selalu untuk menjadikan indonesia semakin hebat, serta merta perduli kesejahtraan anak bangsa dari Ibu Pertiwi.Indonesia tercinta.
semoga apa yang menjadi prinsip harus di utamakan sesuatu yang dilakukan dari hati tidaklah pupus dikis waktu sebagai ungkapan dari sekertaris wilayah.
Maka dengan ini kami mengajak seliruh kalangan masyarakat diwilayah provinsi Banten supaya "mari bersama" membangun daerah kita ini kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi....

Surat Pengajuan Informasi kepada Persiden RI

        Jakarta. 05 Nov. 2015.

        Dengan adanya program kerja sama dengan Aktivis Pemuda Pemudi Indonesia sebagai informan Lingkar luas yang bergerak didalam penelitian struktur sistem Program Pemerintah yang tepat sasaran sebagai bukti telah bersama-sama menembuskan kepada Presiden Republik Indonesia melaui surat Pengajuan Informasi.

Tujuan disini agar Pemerintahan Pusat dan LSM-PERKASA koordinator wilayah Provinsi Banten agar bersinerji menjadikan Indonesia yang semakin Hebat, tentunya segala program kami tidak luput juga denga dukungan dari LSM-PERKASA Pusat.

        Pada kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih Kepada Presiden Republik Indonesia bapak Ir Joko Widodo yang mendukung Program kerja kami, atas tangapan dari rekomendasi yang diajukan, dengan demikian ini akan menjadi pemicu semangat agar Pemuda Pemudi Indonesia berkreativitas semangkin baik dalam kepedulian bernegara.

Semoga kiranya tanpa dugaan Ibu Pertiwi Indonesia semakin berahlak dan menjadi bangsa yang bebas dari Penjajah Ekonomi (mafia E).

berita acara, 

PABRIK PT. MRP. PRODUKSI PABRIK VCD/DVD BAJAKAN

No.                : 001/LI/XV/KORWIL.P.

Sifat              : Khusus.

Hal                : Laporan.

Prihal            : Tindak lanjut.

Kepada Yth,

Dirjend. HKI

Di

Jl. DaanMogot Km.14 Tangerang,

Banten

ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                Berhubung dengana danya Data Autentik yang  ditemukan,  menyangkut Perusahaan Produksi (pabrik) Vidio Compact Disc (VCD),dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan, maka dengan ini menyatakan sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia bergotong-royong dalam menciptakan Indonesia semakin Hebat, dalam hal ini turut serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat - Perduli Kesejahtraan Anak Bangsa ( LSM– PERKASA ) untuk ikut serta dalam penegakan supremasi hukum di Tanah Air Indonesia tercinta.

·         Menimbang :

a.    Undang - Undang Dasar RepublikIndonesia  Tahun 1945.

b.    Bukti  yang ditemukan sesuai dengan faktaHukum.

Sinopsis:

Berawal Vidio Dokumentasi lengkap didalam lokasi pabrik,  berlanjut pengintaian jalur transportasi mobil hingga menuju kawasan perdagangan di Glodok, hal nyata selama ini hal nyata perdagangan VCD/ DVD bajakan marak diperjualbelikan disana.

c.    Hal terkait bisa merugikan pendapatan Negara,serta merta hasil produk.

d.    Sudut pandang dari sisi pemakaian VCD/DVD bisa merusak optic (disc room)  ketika dipakai, dan proses rusaknya gambar sangat cepat dibandingkan dengan yang asli (Ket: konsumen salah satu pasar malam tangerang).

·         Mengingat :

1)    Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2)    Undang - Undang Repulik Indonesia Nomor 19 Tahun  2007 tentangHakCipta.

3)    Undang  -undang Republik IndonesiaNomor  7 Tahun 2014 menyangkut perdagangan.

4)    Undang - Undang Repulik Indonesia  Nomor 28 tahun 2007. Menyangkut perpajakan.

5)    Kitap Undang – Undang Hukum Pidana Pemalsuan dan Penipuan.

·         Mengajukan:

a.    Meminta kepada aparatur Negara ( penegak hukum ) terkait pelanggaran Peratuan Pemerintah, dan Perundang – undangan Republik Indonesia, dengan Memberi tindakan dalam kepastian hukum pelaku serta merta menutup Perusahaan.

PT. Multimedia ReplikasiPlastikatama (PT. MRP).

alamat Tangerang.

Demikian laporan LSM – PERKASA yang dapat dipertanggung jawabkan atas perhatian dan kerjasamanya kami segenap jajaran mengucapkanTerimakasih.

Tangerang, 28 Januari 2015.

LSM-PERKASA KORWIL. PROV. BANTEN.

RITA SUSIANA

.............................................

Ketua

Skretaris ,

Bendahara.

Tembusan Yth :

1.    KA. POLRESTA.

-  - DIR JEND HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.

2.    KA. POLSEK.

3.    KEJAKSAAN.

4.    DISPERINDAK.

5.    DERJEN PERPAJAKAN.

___________________________________________________________________________

inilah contoh surat edaran pada waktu tersebut diatas, namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum atau klarivikasi terhadap LSM-PERKASA Kordinator wilayah Banten sesuai alamat pasti. Mengingat juga informasi yang didapat bahwa pabrik ini telah berproduksi lebih dari sepuluh tahun (ketengan warga diseputaran pabrik) ini memastikan bahwa ada yang tutup mata ....atau... perusahaan ini kebal hukum kebal Hukum.

seputar berita,

"Masyarakat akan menjadi korban kebijaksanaan yang tidak terkendali dari pada Penyelenggara Pendidikan"

        KAB. TANGERANG, 14 Feb 2015

        Dalam pantauan monitoring keseluruh wilayah KabupatenTangerang,  memang sangat banyak membutuhkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia, tekait dunia pendidikan di tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA, sederjatnya) terkait Pungutan yang  mengatas namakan sumbangan sebagai biaya sekolah, ada pun peran Komite dan Kepala sekolah yang Tidak bertanggung Jawab, atas system pendidikan dan peraturan terkait Transparansi Pendidikan.

Contoh Sekolah yang Sudah Termonitor, ialah

      SMK NegriNegri  2.

Mengingat :

I.                    Janji Bupati Tangerang, Bpk. Ahmed  Zaki Iskandar.

II.                  Pasal 28 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

(1)    Setiap orang Berhak Mengembangkan Melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperolehilmu pengetahuan dan tehnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahtraanmanusia.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Pendidikan,

(1)    Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

(2)    Setiap warga Negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai nya.

(3)    Pemerintah mengusakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan Nasional, yang `meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan Undang-Undang.

(4)    Negara mempreoritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya Dua Puluh Persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara  serta dari angaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.

III.                 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang  system Pendidikan.

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4

(1)   Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2)    Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang  sistemik dengan system terbuka dan multimakna.

 (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4)     Pendidikan diselenggarakan dengan memberi  keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativita speserta didik dalam proses pembelajaran.

(5)    Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6)    Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan Menengah Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengahatas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah  kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagai mana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

                Pasal 50,

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga  kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelolapendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, danevaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan

Dan komitesekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan

Mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota yang  tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komitesekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperandalam

Peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dandukungan

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah

Sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan.Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh

Pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi

Dan memperkuat.

dari hasil pemahaman diatas jelas tegas dijelaskan bahwa peran setra masyarakat sebagai kemitraan baukanlah ikut serta dalam Pembiayaan, seta merta komite bukan malah melakukan pungutan biaya melainkan melakukan pengawasan (jelas di atur Undang Undang Republik Indonesia)

“jangan katakana belum disampaikan sebab kami telah sampaikan”

 Berita acara kontrol sosial.

Tembusan :

Yth, BUPATI.

Yth, KADISDIK KAB. TANGERANG.

Yth, DPRD II KAB. TANERANG.
Yth, KEJASAAN KABUPATEN